BKDD dan BAGIAN ORGANISASI SETDA, JALIN KERJASAMA PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK TAHUN 2012

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan  Nomor : 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS, maka Pemerintah Kabupaten diwajibkan :

a.    Menghitung jumlah kebutuhan PNS berdasarkan ANALISA JABATAN dan ANALISA BEBAN KERJA

b.    Melaksanakan reditribusi PNS dan hasilnya dilaporkan ke Menpan

c.     Menyusun Proyeksi Kebutuhan PNS 5 tahun ke depan

Bagi Pemerintah Kabupaten yang belum menyelesaikan perhitungan dimaksud, dilarang mengembangkan/ menambah organisasinya  dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi CPNS. Selanjutnya, terkait hasil penghitungan kebutuhan pns berdasarkan permenpan nomor 26 tahun 2011 yang telah dilaporkan kepada BKN dan MENPAN, bahwa perhitungan tersebut bersifat perhitungan cepat dan sementara, karena ketentuan tersebut belum  mensyaratkan analisa jabatan dan abk.

PP 56 Tahun 2012, TELAH TERBIT

Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya rancangan peraturan pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS telah diterbitkan. PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honroer menjadi CPNS ini disahkan presiden pada 16 Mei lalu. Meskipun sudah disahkan, pengangkatan tidak bisa dilakukan dengan segera.

Terdapat beberapa poin penting dalam PP pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini. Diantaranya adalah, pengangkatan langsung tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai APBN/APBD atau sering disebut honorer Kategori 1(K1) diharuskan tuntas pada 2012 ini. Dalam APBN 2012, disiapkan alokasi gaji untuk 72 ribu CPNS baru yang sebelumnya tenaga honorer K1.

PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  dapat diklik disni

Penerimaan Praja IPDN TA 2012/2013 utusan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, DIBUKA

_{BKDD Segera Melakukan Perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II}

Berdasarkan Surat Edaran MENPAN dan RB Nomor 3 Tahun 2012,  maka setiap Kabupaten/ Kota diwajibkan segera melakukan proses perekaman data Tenaga Honorer Kategori II dengan melakukan pengisian formulir yang telah ditentukan untuk selanjutnya diinput  dengan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN. Setelah berbagai persiapan rampung, utamanya verifikasi dan penataan berkas usulan  yang masuk, maka BKDD Kabupaten Polewali Mandar segera akan melakukan proses perekaman data dimaksud.

Bimbingan Teknis Manajemen Perkantoran bagi Pejabat Kesekretariatan SKPD, ditutup secara resmi

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Manajemen Perkantoran bagi Pejabat Kesekretariatan SKPD yang telah berlangsung sejak Senin tanggal 9 April di Hotel Ratih, pada Sabtu, 14 April telah ditutup secara resmi oleh Bupati Polewali Mandar, yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala BKDD Kabupaten Polewali Mandar.  Kegiatan yang berlangsung selama 6 hari tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi para Pejabat Eselon IV pada setiap Sekretariat SKPD agar memahami pentingnya peran dan fungsi unsur kesekretariatan SKPD dalam menunjang dan menjamin pencapaian targe-target kinerja SKPD-nya.

PENGAMBILAN DATA BIOMETRIC KARTU PNS ELEKTRONIK, DIMULAI

Pada hari Senin, tanggal 9 April 2012, bertempat di Aula BKDD Kabupaten Polewali telah dilaksanakan acara peresmian pelaksanaan Pengambilan Data Biometric berupa pengambilan foto dan sidik jari bagi PNS Struktural Eselon II dan III.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Perka Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Eektronik.