BKDD Polman
Home
Tuesday, 23 December 2014
 
 
Main Menu
Home
Profile BKDD
RENSTRA 2009 - 2014
Rencana Kerja Tahunan
Indikator Kinerja Utama
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Capaian Tahun Lalu
Profile SDM BKDD
Struktur Organisasi
Hubungi Kami
Buku Tamu
Login Form





Lupa Kata Sandi?
Belum memiliki akun? Daftar
Pengunjung Online
Statistics
OS: Linux 1
PHP: 5.3.23
MySQL: 5.6.17
Waktu: 12:05
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Pengguna: 365
Berita: 260
Link Web: 5
Layanan Pembinaan Disiplin PNS PDF Cetak E-mail
Peringkat Pengguna: / 2
JelekBagus 
Ditulis oleh Admin   
Friday, 19 June 2009

Share this!

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN

 

A.     DASAR HUKUM

1.     UU No. 8 Th. 1974 jo UU No. 43 Th. 1999 ;

2.     PP No. 32 Th. 1979 tentang Pemberhentian PNS ;

3.     PP No. 30 Th. 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS ;

4.     PP No. 10 Th. 1983 jo No. 45 Th. 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ;

5.     PP No. 4 Th. 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;

6.     PP No. 98 Th. 2000 jo PP No. 11 Th. 2002 tentang Pengadaan PNS ;

7.     PPNo. 9 Th. 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;

8.     Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 Th. 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan PNS ;

9.     SE Kepala BAKN No. 04/SE/1980 tentang Pemberhentian PNS ;

10.   SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS ;

11.   SE Kepala BAKN No. 10/SE/1981 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap PNS yang Memiliki / Menggunakan Ijazah Palsu / Aspal ;

12.   Surat Kepala BAKN No. K.1?41/V.73?9 Tgl. 12 Nopember 1982 perihal Penjelasan tentang pelaksanaan PP No. 30 Th. 1980 ;

13.   SE Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 45 Th 1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 Th 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ;

14.   Surat Kepala BAKN No. K.99?6/V.5?55 Tanggal 30 Agustus 1988 tentang Pembayaran gaji dan hak?hak kepegawaian PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS yang mengajukan keberatan ke BAPEK ;

15.   Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No K.26-3/V.18-2/99 Tgl. 25 September 2000 tentang Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan kepada BAPEK, Izin Perkawinan dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS ;

16.   Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 104 Th 2002 Tgl 25 Desember 2002 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Disiplin PNS Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

B.     PRINSIP-PRINSIP PENINDAKAN DISIPLIN

1.     Hukuman disiplin adalah upaya akhir (ultimum remidium), apabila upaya pembinaan lain tidak dapat merubah perilaku seorang PNS yang indisipliner, karena itu setiap penindakan terhadap pelanggaran disiplin perlu dilandasi prinsip?prinsip :

a.     Prinsip Keadilan. Sanksi yang dikenakan harus setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan hal?hal yang memberatkan dan meringankan (latar belakang dilakukannya kesalahan)

b.     Prinsip kemanfaatan. Sanksi harus bermanfaat untuk mendidik dan memperbiki PNS yang dikenai sanksi, serta berdampak positif bagi lingkungan kerja.

c.     Prinsip konsistensi. Keputusan penindakan yang pernah diambil dalam suatu kasus, menjadi pedoman dalam penindakan untuk kasus yang sama.

d.     Prinsip kepastian hukum. Penindakan terhadap setiap pelanggaran harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang?undangan yang berlaku

2.     Macam-macam penindakan terdiri dari :

a.     Hukuman disiplin, yaitu sanksi atas pelanggaran disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Disiplin PNS (PP 30 Th 1980).

b.     Tindakan administratif yaitu tindakan untuk menetapkan status kepegawaian dan kedudukan hukum seorang PNS (misal : mutasi jabatan/tempat kerja, pengembalian pangkat sesuai ijazah sah yang dimiliki, pemberhentian pembayaran gaji, pemberhentian sementara)

 

C.    PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN

1.     Beberapa ketentuan di luar PP 30 Th 1980 yang telah mengatur secara pasti jenis kesalahan dan tindakan yang harus dikenakan :

a.     UU 43 Th 1999 (pasal 23) :

b.     PP No. 10 Th 1983 jo PP No. 45 Th 1990 (Pasal 15) :

c.     PP No. 32 Th 1979 :

d.     SE Kepala BAKN No. 10/SE/1981 :

2.     Terhadap Calon PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, diberhentikan sebagai Calon PNS dengan alternatif :

a.     pemberhentian berdasarkan PP No. 30 Th 1980 sebagai hukuman disiplin (berarti dapat mengajukan keberatan ke BAPEK)

b.     pemberhentian berdasarkan PP No. 11 Th 2002 jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 Th 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 11 Th 2002 (dapat mengajukan keberatan ke PTUN).

 

D.    KELENGKAPAN USUL PENJATUHAN DISIPLIN DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF.

1.     Pemberhentian sebagai PNS karena melakukan tindak pidana :

a.     Salinan sah surat keputusan pengangkatan pertama ;

b.     Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;

c.     Salinan sah surat keputusan pemberhentian sementara ;

d.     Salinan sah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap  salinan lengkap tidak hanya "Kutipan" saja ).

2.     Pemberhentian sebagai PNS karena meninggalkan tugas secara tidak sah (mangkir) :

a.     Salinan sah surat keputusan pengangkatan pertama

b.     Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir ;

c.     Salinan sah surat panggilan I, II dan III ;

d.     Salinan sah surat keputusan penghentian pembayaran gaji pada bulan ketiga ;

e.     Berita Acara Pemeriksaan (BAP), apabila PNS yang bersangkutan sebelum 6 bulan telah melapor (datang) untuk bekerja kembali;

f.       Daftar hadir selama yang bersangkutan meninggalkan tugas.

3.     Penjatuhan hukuman disiplin karena melanggar Peraturan Disiplin PNS :

a.     Salinan sah surat keputusan pengangkatan pertama ;

b.     Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir ;

c.     Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Lembaga Pengawasan Fungsional, atau Pejabat lainnya

d.     Bukti?bukti penguat lainnya ;

e.     Salinan sah DP?3 PNS yang bersangkutan, sekurang-kurangnya DP?3 Th terjadinya kasus dan atau Th terakhir.

4.     Pemberhentian sebagai PNS karena penggunaan ijazah palsu/aspal dalam kepegawaian :

a.     Salinan sah semua surat keputusan pangangkatan dalam pangkat ;

b.     Surat pernyataan ( atau salinan sahnya ) dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan kepalsuan/keaspalan ijazah yang digunakan ;

c.     Salinan ijazah yang dipalsukan / diaspalkan ;

d.     Berita Acara Pemeriksaan ;

e.     Bukti?bukti penguat lainnya ( salinan sah surat / akte kelahiran, surat keterangan kesaksian dan lain sebagainya ) ;

5.     Pengembalian/penurunan pangkat karena penggunaan ijazah palsu / aspal / lokal.

a.     Isian formulir Nota usul pengembalian pangkat berdasarkan ijazah sah yang dimiliki ;

b.     Salinan sah semua surat keputusan pengangkatan dalam pangkat

c.     Salinan sah SPT kenaikan gaji berkala terakhir (apabila pada pangkat yang terakhir telah memperoleh kenaikan gaji berkala) ;

d.     Salinan sah semua ijazah yang dimiliki.

e.     Salinan sah surat pernyataan Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa ijazah yang digunakan adalah palsu / aspal atau lokal.

6.     Penurunan gaji karena pemilikan ijazah palsu / aspal tetapi tidak digunakan dalam kepegawaian.

a.     Salinan sah surat keputusan pengangkatan pertama ;

b.     Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;

c.     Salinan sah surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala terakhir ;

d.     Salinan sah surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang, bahwa Ijazah yang dimiliki PNS tersebut adalah palsu/aspal.

7.     Pemberhentian Sementara (Schorsing) karena dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib:

a.     Salinan sah surat keputusan pengangkatan pertama ;

b.     Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;

c.     Salinan sah surat penahanan dari yang berwajib.

 

 

E.     KEBERATAN ATAS HUKUMAN DISIPLIN

1.     PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat selain pemberhentian sebagai PNS, berhak mengajukan keberatan kepada pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat keputusan diterima.

2.     PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, berhak mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

3.     Selama proses pengajuan keberatan ke BAPEK, maka yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS. Berdasarkan surat Kepala BAKN No. K.99-6/V.5?55 tanggal 30 Agustus 1988 ditegaskan bahwa PNS yang dijatuhi hukuman pemberhentian sebagai PNS dan mengajukan keberatan ke BAPEK, gaji dan hak?hak Kepegawaian yang bersangkutan harus tetap dibayarkan. Namun dalam surat tersebut belum ditegaskan, apakah yang bersangkutan masih harus tetap masuk bekerja atau tidak.

 

4.     Kelengkapan pengajuan keberatan atas keputusan hukuman disiplin (ke BAPEK) :

a.       Permohonan dari PNS yang bersangkutan ;

b.       Tanggapan Pejabat Pembina Kepegawaian atas keberatan ;

c.       Salinan sah surat keputusan hukuman disiplin ;

d.       Salinan sah BAP/LHP/bahan pertimbangan lain yang diperlukan ;

e.       Tanda terima surat keputusan hukuman disiplin.

 

 
Berikutnya >
Newsflash

Share this!

HIMBAUAN !!!! ... 

AGAR PEGAWAI DAN MASYARAKAT MENGHINDARI CALO-CALO PENDATAAN HONORER , PENERIMAAN CPNS, MAUPUN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN LAINNYA  DAN SEGERA MELAPORKAN INDIKASI KECURANGAN BAIK BERUPA :

  • PEMALSUAN DOKUMEN,
  • PUNGUTAN LIAR, 
  • PERCALOAN
  • DAN LAIN-LAIN

 

 

 

KEPADA KEPALA BKDD KABUPATEN POLEWALI MANDAR ....
Melalui : Telp. 0428-22549; Fax. 0428-23206; atau
via email : E-mail ini dilindungi dari spam bots, kamu perlu mengaktifkan JavaScript utk melihatnya

 
Buku Tamu
Handoyono
Srimuliani Handoyokusumo; Lolos PNS Guru di lingkungan Kemenag Berau) 
 
Berawal dari keinginan kuat untuk mengikuti test tertulis CPNS yang dilaksanakan oleh PEMDA Berau dimana saya tinggal, saya pun ikut berpartisipasi mengkutin
Lanjut
cukkaulu
 
tolong perhatian bapak bupati polewali mandar bahwa tunjangan dan rapelan fungsional pamong belajar skb polewali belum di cairkan dari bulan januari 2014 sampai sekarang.Di sinyalir yang menahan adalah oknum KABID PLS di dinas pendidikan
Lanjut
cukkaulu
 
mohon perhatian kepada bupati polman atas masalah di tahannya tunjangan fungsional dan rapelannya pamong belajar skb polewali mulai bulan januari 2014 sampai sekarang.,padahal semua pamong belajar se sulbar sudah di bayarkan.Oknum yg men
Lanjut
Link
 
  Top!
Top!